www.radarbesuki.com
Salam X-Kars
Bondowoso , Rabi
Saat ini ada 10 desa di Kecamatan Cermee dan Kecamatan Wringin yang sedang digodok oleh Pemkab Bondowoso untuk bisa menerapkan transparansi program desa yang dibiayai melalui ADD dan DD. Menurut Kepala Bappeda Bondowoso, Ir Matsakur, 10 desa yang menjadi pilot project media sosialisasi publik itu sedang didampingi Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dari Pemerintah Australia.
Kata Ir. Matsakur, semua anggaran pembentukan website untuk 10 desa, sepenuhnya didanai oleh KOMPAK. KOMPAK juga menggandeng Unversitas Negeri Jember (Unej) untuk memberikan pelatihan kepada 10 desa tersebut tentang pembuatan website sebagai media publikasi desa itu.
“Jika ini berhasil, Pemkab akan memberikan dukungan anggaran untuk membuat website di seluruh desa,” papanya.
Melalui program ini, Kata mantan Kepala Dinas Kehutana Dan Perkebunan Pemkab Bondowoso ini, semua informasi bisa diakses oleh masyarakat ini melalui sistem informasi berbasis data ini.
Selain itu, katanya, akan ada keterbukaan yang bermakna membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tujuannya adalah untuk keterbukaan publik. Semua data tentang potensi, anggaran, laporan yang bisa diinformasikan, akan disajikan di website tersebut. Jadi masyarakat dengan mudah bisa mengetahui apa program dan hasil pembangunan di setiap desa,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Bondowoso, Ida Susanti, nantinya, dari 10 desa itu akan diarahkan pada pembentukan PPID desa. Lebih lanjut Ida Menjelaskan, Pemkab Bondowoso akan terus didampingi oleh KOMPAK selama 6 tahun kedepan untuk menerapakan data informasi melalui website.
“Jika ini berhasil, sambungnya, program ini akan diterapkan ke semua desa di Kabupaten Bondowoso. “Saat ini KOMPAK sedang menggodok 10 desa itu untuk diajari cara membuat website, merangkum RPJMDes, RKPDes dan APBDes agar bisa diakses masyarakat,” pungkasnya.(gus).
