Salam X-Kars
Jember - radarbesuki
Fraksi Partai Gerindra mengulas keterlambatan pengajuan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dan berharap berharap tidak lagi ada keterlambatan di waktu yang akan datang.
“Agar roda pembangunan dan perekonomian Jember bisa jauh lebih cepat dan tidak terhambat,” ujar Alfian Andri Wijaya, juru bicara Fraksi Partai Gerindra.
“Untuk kepentingan rakyat Jember, Kami sepakat pembahasan perubahan APBD 2016 harus ekstra kerja keras siang dan malam, tidak boleh lelah,” imbuhnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dalam pemandangan umumnya meminta penjelasan keterlambatan pembahasa P-APBD 2016. Juga menayakan bagaimana cara melaksanakan anggaran yang cukup besar dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.
“Dengan terlambatnya pembahasan APBD Perubahan, maka ada konsekwensi logis dan tidak bisa dihindari, yaitu terbatasnya waktu pelaksanaan anggaran,” ujar Mufti Ali, Juru Bicara Fraksi PKB.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap peningkatan PAD sebesar Rp. 32,97 M atau 6,80 persen.
“Itu merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Jember yang patut untuk dijadikan acuan dalam menilai prestasi kerja,” tutur Lukman Winarno, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Hal itu menjadi dasar bagi Fraksi PDI Perjuangan mendorong kedepan bisa terus ditingkatkan dengan inovasi-inovasi baru.
FAP Anggaran Harus Berkualitas
Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) mengharapkan agar perubahan anggaran fokus dan berkualitas. Pernyataan ini disampaikan dalam pemandangan umum fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember, Selasa (7/11/2016).
Fokus dan kualitas itu meliputi perencanaan yang tepat, penggunaan anggaran pada kebutuhan prioritas, pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel, serta pengawasan dan pengendalian aggaran yang efektif. Juga pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin.
FAP juga mengharapkan perubahan anggaran mengarah kepada kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan itu antara lain, pertama, terkait kebutuhan dasar masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan. Kedua menguatkan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
Ketiga, memfasilitasi dan memberikan stimulant pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan / pendampingan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Keempat, (4) melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat.
Kelima, fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk penanganan bencana alam. Keenam, mengacu pada siknronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
“Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif,” ujar Ikbal Ferdana, jura bicara Fraksi Amanat Pembangunan.
FAP juga meminta penjelasan terkait keterlambatan pengajuan Rancangan P-APBD 2016. Pertanyaan lain terkait insentif guru ngaji, proyek penerangan jalan umum (PJU), standarisasi besaran anggara bantuan pendidikan gratis per jenjang sekolah.
“Mepetnya waktu pelaksanaan P-APBD 2016, FAP mengharapkan Pemkab mengoptimalkan dan bekerja keras dalam melaksanakan seluruh program, terutama berkaitan dengan infrastruktur,” ujar Ikbal (Rabi)
