Menteri
Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional
Radar Besuki
Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di
Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan
aktivitas perekonomian nasional. "Saya
mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku
kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu
(06/08/2016).
Susi menjabarkan bahwa dukungan perbankan
untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor perikanan penting untuk
mendukung pengadaan sarana dan prasarana perikanan Indonesia.
Apalagi, ujar dia, pihaknya juga ingin
memasukkan kapal-kapal besar lokal untuk masuk ke perairan Indonesia.
"Kami akan hitung masing-masing daya dukung
WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) untuk industri perikanan. Jadi tidak
sembarang saya punya kapal segini dan menangkap di sini, tidak bisa
begitu," katanya.
Untuk itu, Ia juga mengatakan bahwa
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mempermudah semua
persyaratan dalam mengurus perizinan.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (Kiara) menginginkan pendampingan usaha sektor kelautan dan perikanan
yang dilakukan pemerintah jangan dititikberatkan pada program kredit perbankan
yang berarti berlandaskan utang.
"Di dalam UU No 7/2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,
negara diwajibkan untuk menyediakan permodalan kepada nelayan yang memiliki
kapal di bawah 10 GT (gross ton). Pendampingan usaha yang dimaksud harus
berakar dari semangat bukan utang," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, di
Jakarta (11/07/2016).
Menurut Abdul Halim, pemerintah melalui
Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mendorong gotong-royong antar-anggota
organisasi kelautan dan perikanan yang menentukan keberhasilan usaha perikanan.
Selain itu, ujar dia, negara juga perlu
menyiapkan permodalan yang bersumber dari APBN sebagai insentif kepada
organisasi-organisasi nelayan yang tengah menjalankan usaha perikanannya
tersebut. (rabi)
