Salam X-Kars
Jember , Rabi
Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai tak punya prestasi signifikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan dinilai sudah sepatutnya lebih tegas untuk mengganti Prasetyo. Hal itu dinilai penting, agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga.
Dekan Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Nurul Gufron mengatakan, Presiden sebagai pimpinan pemerintahan harus mengukur kinerja setiap orang yang ditunjuk menjabat institusi pemerintahannya harus disertai dengan target-target tertentu.
Gufron-sapaan akrabnya- tak menampik memang diperbolehkan kader parpol yang memiliki saham politik dapat mengeposkan kader di kabinet. Meski demikian, yang dikedepankan haruslah harapan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Jokowi. “Masyarakat itu menunggu kinerja hukum yang baik, tapi justru yang paling lambat reformasi, hukumnya,” terang Gufron Rabu (23/11/2016).
Lebih lanjut Gufron mengurai tentang kiprah penegakan hukum di era Jaksa Agung saat ini yang terkesan lebih kentara kekuasaanya. Yang ditunjukkan bukanlah penegakan hukum yang diamanahkan oleh Undang-undang.
“Setelah kejaksaan menetapkan tersangka kepada beberapa orang, di praperadilkan kalah, ditersangkakan lagi, itu tak hanya satu kasus, Dahlan Iskan contohnya,” urai pria asli Sumenep, Madura, Jawa Timur ini.
Gufron pun mendesak Presiden Jokowi untuk tegas mengganti Prasetyo, jikalau secara objektif dapat dinilai kinerja yang dilakukan selama dua tahun terakhir belum maksimal.
“Dua tahun sudah cukup untuk menilai, kalau nunggu lama lagi, kinerja reformasi hukumnya justru tak maksimal, waktunya sudah mepet, tukas Gufron. (rabi)
