Sejumlah Dokter "Ngoceh" ke Publik
Salam
X-Kars
Bondowoso,
radarbesuki.com
Ketua
Forum Spesialis RSUD Koesnadi, Dr. Andreas, memaparkan alasan pengunduran diri
22 dokter spesialis di RSUD Koesnadi Kabupaten Bondowoso,yang dimulai hari ini.
Sebab, udah tidak ada cara lain lagi selain mengundurkan diri, karena pihak
managemen sudah tidak ada kesesuaian dengan kita dan tidak mendukung kinerja
kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Andreas mengemukakan, dalam sebuah rumah sakit tidak ada yang lebih penting, baik fungsional, keberadaan dokter dan managemen sama –sama pentingnya. Jika di ibaratkan badan, maka semua penting dan memiliki tupoksi masing-masing.
“Jika
salah satu sudah mengabaikan kepentingan bersama, maka fungsi sebuah rumah
sakit sudah tidak normal,” katanya.
Menurutnya,
tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Sejak awal Direktur sudah
setuju akan menjalin kerjasama yang baik antara managemen dan fungsional
(dokter spesialis) namun dalam perjalanan atau selama 4 tahun berjalan, masukan
kita kok sering gak didengar. “Itulah yang membuat kami para dokter harus mengambil
sikap, agar kita tidak selalu dijadikan sapi perahan,” ujarnya.
Dijelaskan,
pihak RSUD seringkali mengabaikan kebutuhan peralatan medis yang diminta para
dokter spesialis. Padahal, peralatan medis merupakan alat –alat penting untuk memberikan pelayanan prima
kepada pasien. Ia mencontohkan, kebutuhan peralatan operasi seperti gunting
atau lainnya yang sudah bertahun –tahun dan harus diganti, tidak pernah
dihiraukan.
“Menejemen
rumah sakit malah mendatangkan USG empat
dimensi yang harganya mencapai milyaran, dan tidak begitu dibutuhkan. Soalnya yang
tahu persis apa yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan adalah dokter. Tapi, usulan
kita tidak pernah diakomodir, kita juga mengusulkan UPS untuk alat bantu nafas juga
tidak pernah dihiraukan,” ujarnya
Dr.
Andreas juga memaparkan, RSUD Koesnadi tidak melibatkan para dokter dalan
merencanakan anggaran. Padahal, merekalah (dokter) yang bersentuhan langsung
dengan penerima layanan (pasien). Rumah sakit ini tidak jelas mau dibawa
kemana, apalagi dalam pembuatan rencana anggaran kita tidak pernah dilibatkan. “Padahal
kalau ada masalah kita selalu memberi masukan tapi akhirnya tidak ada solusi,
seperti antrean yang panjang, keberadaan ruang operasi, ICU dan ruang lainnya
tidak ada solusinya,” katanya.
Ia
mengaku, tidak bisa terus menerus bekerja dalam kondisi seperti ini. Dengan
peralatan minim sangat beresiko memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Apalagi saat melakukan operasi memerlukan kelengkapan sarana prasarana
mulai dari peralatan medis hingga jaminan listrik untuk tetap nyala. Sehingga,
jika itu diteruskan terlalu beresiko melakukan pelayanan kesehatan di rumah
sakit yang dijalankan secara auto pilot.
Bayangkan, operasi tanpa ada kepastian listrik bisa terus nyala apa gak, di
tengah –tengah operasi, misalkan kuret, ataupun pendarahan tiba –tiba listrik
mati, kita tidak punya apa –apa.
“Padahal
kita selalu bilang pastikan listrik selalu hidup. Standarnya adalah begitu
listrik PLN mati, kita hanya punya waktu 7 detik supaya jenset nyala. Itu tidak
bisa dilakukan, kadang –kadang 1 jam baru bisa nyala,” keluhnya.
Andreas
mengaku, hingga saat ini memang tidak
pernah ada kasus saat melakukan operasi tiba-tiba listrik mati, namun yang
menjadi pertanyaan sampai kapan rumah sakit daerah ini mau memperbaiki
pelayanannya, apakah menunggu kasus yang tidak diharapkan terjadi?, sehingga
dalam melakukan tindakan sangat tidak aman dengan cara layanan seperti ini,
“Dan
ini jelas bertentangan dengan tugas dan nurani seorang dokter, yang kita
inginkan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bagus dan aman, oleh
karenanya, jika managemen tidak diganti kita pastikan mengundurkan diri,”
pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Rumah sakit, Agus Suwarjito,
hingga saat ini sulit untuk bisa
ditemui. Namun, menurut juru bicara RSUD dr.Koesnadi, Yudho, direktur sedang
ada acara, sehingga tidak bisa memberikan keterangan.“Maaf kalau masalah yang
mencuat ini saya tidak tahu apa –apa,” katanya. (rabi)
Dokter Mengundurkan Diri Bertambah
Salam X-Kars
Bondowoso, radarbesuki.com
Seorang dokter spesialis di RSUD
Koesnadi Bondowoso, Jawa Timur, mengemukakan bahwa pengunduran diri dokter
spesialis di rumah sakit milik Pemkab setempat kini bertambah menjadi 22 orang
pasca-tiga dokter sebelumnya beberapa lalu mengundurkan diri karena manajemen
yang kurang bagus."Sebelumnya saya bersama dua dokter spesialis lainnya sudah mengundurkan terlebih dahulu. Saat ini 22 dokter spesialis lainnya juga turut akan mengundurkan diri dan pada hari hari Senin (7/11) semua dokter tersebut akan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi," kata Dokter Spesialis RSUD Koesnadi Bondowoso dr. Yus Priyatna di Bondowoso.
Pengunduran diri puluhan dokter itu, lanjut dia, dilakukan setelah dirinya bersama dua dokter spesialis lainnya mengundurkan diri lebih awal, sehingga memicu aksi solidaritas dari dokter spesialis lain sebagai bentuk protes terhadap manajemen rumah sakit yang tidak peduli terhadap kebutuhan dokter.
Salah satu bentuk protes pengunduran diri para dokter spesialis, kata dia, diantaranya manajemen rumah sakit kurang peduli terhadap lampu penerangan di ruang operasi, sehingga ketika listrik padam dokter menggunakan lampu senter telepon seluler. "Tidak hanya itu, di eternet atau plafon ruang poli atapnya ambrol saat dokter sedang menangani pasien dan bahkan juga di ruang salah satu dokter plafonnya juga ambrol," ucapnya.
Menurut Priyatna, dirinya bersama 21 dokter spesialis lainnya sudah sepakat untuk mengundurkan diri secara bersama-sama pada Senin pekan depan dan surat pengunduran diri itu akan diberikan kepada Direktur RSUD Koesnadi dan Dinas Kesehatan Bonowoso. "Pengunduran diri para dokter ini juga merupakan bentuk protes terhadap pengelolaan manajemen rumah sakit yang dianggap sudah tidak sejalan dengan pemikiran para dokter ataupun semua komponen di RSUD Koesnadi. Sedangkan pemerintah daerah seakan tidak merespon terhadap keinginan para dokter.
Ia mengatakan pada dua minggi lalu telah diundang oleh Bupati Amin Said Husni ke pendopo. Dan meminta agar Diektur RSUD Koesnadi Bondowoso segera diganti karena sudah tidak sesuai dengan pemikiran para dokter."Bupati berjanji akan segera menindaklanjuti, akan tetapi setelah dua minggu ditunggu belum juga meresponnya dan akhirnya kami (semua dokter) memilih mengundurkan diri rame-rame," katanya menjelaskan.
Ia menambahkan, banyak hal yang menjadi alasan para dokter mengundurkan diri, diantaranya tidak adanya transparansi Direktur RSUD dalam pengelolaan manajemen rumah sakit serta cara direktur memperlakukan tenaga medis sangat tidak layak.
Berikut 22 dokter spesialis RSUD Koesnadi Bondowoso yang mengundurkan diri diantaranya;
1. dr. Andreas Andrianto, Sp. B (K) Onk
2. dr. Marzuki, Sp. M
3. dr. LP Sri Tresnasih, Sp. A
4. dr. Gede Sumardana, Sp. OG
5. dr. Rini Widyastuti, Sp. THT
6. dr. H. R.Kamilka Taufiq, Sp. S
7. dr. DP. Astiti Sudewi, Sp. Rad
8. dr. Suharto, Sp. PD
9. dr. Sujono Kardis, Sp. KJ
10. dr. Eka Widiyanta, Sp. BM
11. dr. Gunawan Suratmadji, Sp. PD
12. dr. Siti Kharidah, Sp. PA
13. dr. Wahyu Prabowo, Sp. B
14. dr. Rina Setiowati, Sp. Ort., MPH
15. dr. Nurwahyudi, Sp. JP
16. dr. Yus Priyatna, Sp. P
17. dr. Puji Elmiasih, Sp. PK
18. dr. Irma Kurniawati, Sp. KFR
19. dr. Karinda Dwiworo, Sp. OG
20. dr. Rudi Dewantara, Sp. OT
21. dr. Yus Deny, Sp. PD
22. dr. Dian Ika, Sp. AN
By : radarbesuki.com
Ini Alasan Para Dokter RSU dr H Koesnadi
Salam X-Kars
Bondowoso, radarbesuki.com
Alasan mundurnya 22 dokter specialis RSUD Dr. Koesnadi, Bondowoso,
selain karena menejemennya yang tidak sesuai, dan menunggaknya pembayaran
tunjangan untuk dokter spesialis hingga mencapai Rp 1, 32 miliar selama
setahun.
Hal itu diungkapkan oleh salah satu dokter Spesialis Penyakit
Dalam, Yus Deny Lanasakti, bahwa jumlah itu berdasar perhitungan belum
dibayarnya tunjangan selama setahunan untuk 22 dokter spesialis. “Tidak cairnya tujangan kepada 22
orang dokter specialis, hingga kami menyatakan mundur dari rumah sakit Itu juga menjadi salah satu alasan mundur,
selain masalah manajemen, ditambah sarana prasarana alat kesehatan dan
infrastruktur RSUD Dr. Koesnadi,”kata Yus Deny.
Ia juga mengemukakan, tentang jasa medik itu bukan alasan
utama kami. Tapi memang tidak bisa dipungkiri itu jadi masalah, dan hal itu
perlu digaris bawahi juga. Sebab, sejak ia masuk bulan Februari 2016, jasa
medik sudah nunggak 5 bulan, hak lain adalah insentif dokter spesialis yang tidak
dibayar sejak Desember 2015. “Kita tidak minta naik bayaran, tapi yang menjadi
hak kami, karena kami sudah bekerja tolong dibayar," keluhnya.
Soal jasa medik yang tidak dibayarkan, menurut Yus Deny,
bukan hanya dokter spesialis saja, tapi semua petugas yang bekerja di RSUD.
Padahal, anggaran untuk pembayaran berbagai kewajiban RSUD tersebut sudah
tersedia, dan anggaran itu sudah ada. Tapi tidak dibayarkan. “Setelah kami
posting keluhan di medsos baru ditanggapi dan hanya dibayar 1 bulan. Tapi
setelah itu nunggak lagi," ujarnya.
Sementara itu, dokter Spesialis Ortopedi, Rudi Dewantara juga
mengungkapkan hal yang sama, dirinya baru mengetahui sejak sebulan lalu bahwa terkait
berkas Jasa Raharja untuk pasien trauma sama sekali tidak mendapat perhatian
dari pihak RSUD sejak 2015 lalu, sehingga menjadi pertanyaan."Saya sendiri
sebenarnya tidak tahu soal itu, karena yang saya urusi hanya pasien. Bagaimana
pasien itu cepat ditangani dan tidak
bingung soal administrasi, dan itu baru diketahui bulan kemarin, ternyata RSUD
tidak pernah membuka berkas jasa raharja sejak 2015,” katanya.
Padahal, sambung Rudi, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk
setiap tindakan medik. Meski tidak mempengaruhi pasien karena sudah tertangani.
Tidak tertibnya berkas Jasa Raharja itu dapat menyebakan kerugian pada RSUD Dr.
Koesnadi.“Itulah yang membuat saya timbul tanda tanya, karena selalu saja ada
persoalan administrasi yang amburadul,”tegasnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Koesnadi Kabupaten Bondowoso, Dr. Agus Suwardjito saat dikonfirmasi sejumlah
wartawan terkait pengunduran diri 22 dokter spesialis RSUD Koesnadi, termasuk
ungkapan berbagai macam kasus, enggan berkomentar. Sebab pengelolaan managemen
rumah sakit telah diambil alih oleh Bupati Bondowoso, Amin Said Husni.
“Saat
ini manajemen rumah sakit untuk sementara diambil alih oleh Bupati yang
mendelegasikan kepada dewan pengawas rumah sakit,”kata Direktur RSUD, kepada
sejumlah wartawan.
Mantan
Kadis Kesehatan ini mengaku tidak berhak memberikan klarifikasi soal
pengunduran diri dokter spesialis itu, yang berhak adalah Bupati selaku owner
RSUD Bondowoso. Namun, Agus Suwardjito memastikan terkait pelayanan di RSUD
masih berjalan dengan baik. “22 orang dokter spesialis yang dikabarkan
mengundurkan diri, hari ini masih memberikan pelayanan kepada pasien. Bisa
dilihat di tempat pelayanan masing-masing dokter, mereka saat ini masih
memberikan pelayanan kok,” ujarnya. (rabi)
Bupati Ambil Alih Managemen RSU
Salam X-Kars
Bondowoso, radarbesuki.com
Paska pengunduran diri
puluhan dokter yang ada di rumah sakit umum (RSU) dr Koesnadi Bondowoso,
sejumlah masyarakat dicekam kekhawatiran yang cukup tinggi. Betapa tidak, para
dokter yang kompak mengajukan mundur dari jabatannya di RSU tersebut mayoritas
dokter specialis.
Menanggapi kondisi ini, maka
secara tegas Bupati Bondowoso mengambil alih management RSU. Pemkab tidak mau
masyarakat bondowoso resah berkepanjangan, serta berjanji akan menetralisir
keadaan. “Untuk sementara, terkait management RSU diambil alih oleh Bupati,”
kata dr. Agus S, M.Kes.
Menurutnya, dalam pengambil
alihan ini guna menetralisir keadaan yang menurut bupati akan mengancam
kenyamanan masyarakat Bondowoso. “Untuk penyelesaian masalah yang ada, maka
Bupati menyerahkannya kepada Dewan Pengawas RS, jelasnya langsung kepada
Bupati,” tukasnya.
Informasinya, munculnya
permasalahan management di RSU dr. Koesnadi memnbuat situasi kurang kondusip.
Meskipun begitu, pelayanan dirumah sakit ini tetap berjalan seperti biasa. Para
pasien rawat inap juga mendapat pelayanan dari para perawat yang bertugas.
Guna mengatasi hal yang
tidak di inginkan, maka H. Amin Said Husni, Bupati Bondowoso mengambil alih
pimpinan management. Kabarnya, lantaran kurang responsipnya direktur RSU, maka
puluhan dokter yang ada rame –rame mengajukan surat pengunduran diri.
Akibatnya, banyak asumsi
yang berkembang ditengah masyarakat, ada sebagian yang mengatakan bahwa semua
ini dampak dari mulai tersentuhnya kasus dugaan korupsi tambah daya
listrik (TDL) yang kemudian menetapkan 2 tersangka, diantaranya adalah pihak
kontraktor.
Sementara, menurut sumber rabi,
kekompakan sekitar 20 an dokter yang mayoritas dokter speciaalis tersebut,
lantaran kuran responnya direktur RSU dalam menampung dan menanggapi usulan
kebutuhan para dokter. Bahkan, hal itu terjadi sejak desember 2015 lalu.
Sekadar
diketahui, sebanyak 22 orang dokter yang mengajukan mundur hari Senin,
(7/11), mendapat tanggapan serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Ia
mengatakan jika para dokter specialis tersebut benar –benar mundur, maka merupakan bencana bagi Bondowoso.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dr. Muhammad Imron, kepada sejumlah wartawan, bahwa 22 dokter specialis
tersebut belum menyampaikan alasan utama kepada Dinas Kesehatan. Jadi yang
ditangkapnya seperti itu.
Masalah yang terjadi di RSU itu urusan
internal rumah sakit, termasuk kabar tentang permasalahan terkait management.
Hanya saja, pihak Dinkes tidak bisa melakukan intervensi kepada RSUD, karena
disana sudah ada dewan pengawas yang akan memfasilitasi internal rumah sakit,
dan kembalinya nanti kepada Bupati sebagai Kepla Daerah Bondowoso untuk
memutuskan. (rabi)
Penegak Hukum
Didesak Usut RSU
Salam
X-Kars
Bondowoso,
radarbesuki.com
Isu
mundurnya 22 orang dokter specialis di RSUD dr.Koesnadi Bondowoso, mendapat
perhatian serius dari masyarakat. Pasalnya kejadian tersebut berkaitan dengan menejemen dan berdampak
kepada pengelolaan keuangan.
Praktisi
Hukum Bondowoso, Sido Gatot SH, mengatakan, mundurnya 22 orang dokter RSUD
tersebut ada persoalan yang harus diungkap oleh penegak hukum. Masalahnya, yang
menjadi alasan lain sehingga para dokter specialis itu mengajukan mundur adalah
masalah tunjangan yang konon katanya dipotong oleh menejemen.
“Nah
disitu ada unsur pidananya, karena yang menjadi hak para dokter dipotong,
akibatnya mereka dirugikan, dan ini pidana murni yang harus diungkap oleh
Kepolisian,”kata Sido Gatot.
Selain
itu, karena pengelolaan keuangan RSUD berkaitan dengan penggunaan APBD, maka
Unit Tipikor Polres atau seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso
memanggil menejemen RSUD untuk melakukan penyelidikan.
“Masyarakat
sudah mengetahui semua kasus yang terjadi di RSUD, apalagi setiap hari selalu
muncul di media masa. Kalau penegak hukum tidak mengambil sikap masyarakat akan
bertanya-tanya,”terangnya.
Masih
Sido Gatot, seperti yang diungkapkan oleh salah dokter specialis, Yus Deny,
bahwa tunjangan dokter spesialis yang katanya belum dibayar. Padahal uangnya
ada, ditambah lagi adanya alat CT-Scan yang mangkrak dan beberapa alat medis
lainnya yang menghabiskan anggaran tidak sedikit.
“Polisi
atau Jaksa bisa mengorek keterangan dari semua dokter specialis itu, dan ini
peluang bagi penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi dirumah sakit plat
merah itu,”tegasnya.
Namun,
semuanya terserah penegak hukum, apa harus menunggu laporan atau mau
mengungkap. Meski begitu, menurut salah satu pengacara ini, penegak hukum
jangan setengah hati untuk mengungkap kasus RSUD ini. Karena tidak jarang kasus
RSUD hilang ditengah jalan hanya alasan tidak cukup bukti.
“Apalagi,
Direkturnya pernah tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Pujer
beberapa tahun yang lalu hingga saat ini tidak jelas kasusnya,”ungkpanya.
Kendati
demikian, pihaknya tidak bisa memaksa penegak hukum Bondowoso untuk menyeret
menejeman RSUD menjadi pesakitan, karena kewenangan untuk memeriksa orang yang
diduga melakukan tindak pidana adalah Polisi dan Kejaksaan.
Namun,
ketika mengingat pernyataan Presiden Joko Widodo, Hukum harus ditegakkan dan
tidak boleh tumpul keatas, karena menurut Presiden saat itu hukum diatas
segala-galanya dan tidak memandang orang kecil dan besar.
“Ketika melakukan kesalahan, apalagi menyalagunakan
keuangan milik Negara, maka harus diusut tuntas ke akar-akarnya.”imbuhnya.
(rabi)
