Salam X-Kars
Banyuwangi , radarbesuki.com
Setelah melalui pembahasan yang cukup cepat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jum'at (25/11).
Pengesahan itu dilangsungkan dalam sidang paripurna dan disepakati oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Dalam Komposisi APBD 2017 ini terinci belanja daerah sebesar Rp 2,943 triliun, pendapatan daerah, Rp 2,762 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD yang direncanakan sebesar Rp 386,617 miliar, dana perimbangan Rp 1,960 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 413,750 miliar.
Adapun komposisi pembiayaan daerah sebesar Rp, 181 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2016.
Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, mengatakan setelah melalui pembahasan yang cukup cepat. Mulai penyampaian nota keuangan yang disampaikan 14 November lalu, hingga tahap pembahasan yang dilakukan oleh tim Badan Anggaran DPRD maupun tim anggaran pemerintah daerah dalam waktu yang cukup singkat, hanya tiga hari. Mulai tanggal 22 sampai 24 November 2016.
“Syukur alhamdulilah, berkat kerja keras kita semua, Badan Anggaran akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Tepat tanggal 25 November 2016, APBD 2017 berhasil kita sahkan. Mudah-mudahan apa yang kita rancang bisa kita jalankan,” kata I Made Cahyana.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengesahan APBD 2017 ini sesuai target dan himbauan pemerintah pusat, bahwa November harus disahkan.
Dikatakan Anas, fokus APBD ini adalah peningkatan program-program untuk pedesaan. Mulai infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan hingga kesehatan. “Jalan-jalan desa yang rusak akan kita bangun meskipun tidak semuanya. Karena anggaran juga bertahap, kita mendahulukan program-program yang merupakan permintaan langsung dari rakyat,” ujarnya.
Program lainnya, adalah program rutin salah satunya pengembangan pariwisata. Pariwisata akan terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk pemeliharaan jalan menuju akses pariwisata. “Sebenarnya kita ingin merevitalisasi pasar, karena itu yang terlihat di depan mata kita. Tetapi karena mereka masih belum sepakat, makanya pembangunan ini terpaksa kami tunda. Dan kami alihkan untuk perbaikan jalan-jalan rusak di desa,” kata Anas.
Sebelum mengesahkan APBD 2017, sidang paripurna dewan tersebut, diawali dengan acara penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi atas diajukannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD. Raperda tersebut, Raperda Pelestraian Budaya dan Adat Banyuwangi serta Raperda Wajib Belajar Madrasah Diniyah. (rabi)
