Salam X-Kars
Jatim - radarbesuki.com
Sebanyak 14 Kabupaten/Kota di Jawa Timur "diobok-obok" oleh penyidik KPK gadungan. Modusnya adalah meminta uang kepada para Kepala Desa dengan dalih telah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo usai menggelar pertemuan dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Ranu Wiharya bersama sejumlah Bupati dan Walikota di Gedung Grahadi.
"Tadi sampai detail dijelaskan di Jawa Timur, termasuk alamatnya. Akhir-akhir ini marak ada polisi gadungan, jaksa gadungan hingga KPK gadungan," kata Pakde Karwo, Jumat (4/11/2016).
Dari penjelasaan Deputi ada 14 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menjadi sasaran penyidik KPK gadungan ini. Yang menjadi sasaran adalah para Kepala Desa.
Sebagaimana diketahui, saat ini banyak dana dari pemerintah pusat hingga daerah yang masuk ke desa. Salah satunya adalah Dana Desa. Para KPK Gadungan ini kemudian meminta sejumlah uang ke Kepala Desa. "Ini sudah sudah masuk 14 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Terutama di desa-desa. Mereka minta uang ke Kepala Desa dari Dana Desa," jelasnya.
Para penyidik KPK gadungan ini menggunakan segala cara agar meyakinkan korbannya. Bahkan, beberapa juga memiliki surat perjanjian palsu dengan KPK.
Tak hanya itu, beberapa personelnya juga dilengkapi kartu identitas seolah mendapatkan tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Tadi depan kepala daerah dijelaskan. KPK yang asli itu tidak ada kartu anggota, tidak ada perjanjian atau yang lain. Malah yang menggunakan identitas diri dengan menunjukkan sebagai KPK adalah gadungan," katanya.
Terhadap kejadian ini, Soekarwo segera menandatatangani surat dari KPK terkait kasus tersebut, kemudian diteruskan kepada Bupati dan Walikota di Jawa Timur untuk ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi ke Camat dan Kepala Desa (Rabi)
