Radar Besuki
Perdebatan serius semakin menghangat. Perumusan dasar negara Indonesia dihadapkan pada perbedaan gagasan yang dilontarkan kelompok nasionalis sekular dan nasionalis agama. Sejak sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei 1945 digelar, konsep hubungan antara agama dan negara menjadi polemik paling memakan waktu.
Sejarawan Indonesia Anhar Gonggong mengatakan salah satu tokoh berpengaruh golongan dari nasionalis sekular adalah Johannes Latuharhary. Ia ditunjuk menjadi anggota BPUPKI mewakili wilayah kepulauan Maluku.
“Semangat Latuharhary adalah menolak segenap hal yang seakan-akan hanya menitik beratkan pada kepentingan satu kelompok dalam perumusan dasar negara,” ucap Anhar kepada Metrotvnews.com, di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Senin (8/8/2016) pekan lalu.
Latuharhary menolak masuknya anasir religiositas dalam perumusan dasar negara. Ia tidak menghendaki penggunaan kata “ketuhanan”, terlebih dengan peambahan kalimat “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Pembukaan UUD 1945. “Saya tidak setuju dengan semuanya,” kata Latuharhary sebagaimana dicatat dalam Risalah Sidang BPUPKI.
Latuharhary memang dikenal sebagai sosok pluralis, memiliki keteguhan hati serta integritas yang tinggi. Saat ditengahi Sartono di sela sidang BPUPKI, Latuharhary berbalik meyakinkan bahwa dalam menyusun dasar hukum tidak boleh terdapat hal-hal yang bisa menimbulkan perasaan tidak senang dan mendiskriminasi kelompok lain.
Sosok sederhana dari Saparua
Johanes Latuharhary lahir sebagai putra keluarga besar marga Latuharhary di Saparua, Maluku. Oleh kawan-kawan sepermainannya, tokoh perintis kemerdekaan yang lahir pada 6 Juli 1900 ini biasa disapa dengan sebutan Nani.
Sejak masa mudanya, Latuharhary dikenal sebagai sosok sederhana dan memiliki cita-cita tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya sebagai putra daerah Maluku pertama yang berhasil meraih gelar Meester in de Rechten di Universitas Leiden, Belanda.
Di Leiden, Latharhary berjumpa dengan kawan seperjuangan dari Hindia Belanda, sebut saja Mohammad Hatta, Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Abdul Syukur, dan Ali Sastroamidjojo. Di sinilah Latuharhary mulai masyhur di ingatan kawan-kawannya sebagai sosok yang sederhana. “Semasa kuliahnya sampai harus meminjam jas dari Ali Sastroamidjojo agar bisa mengikuti ujian,” tulis IO. Nanulaitta dalam Mr Johanes Latuharhary: Hasil
Karya dan Pengabdiannya.
Dengan penuh keterbatasan dan hanya mengandalkan beasiswa, akhirnya Nani berhasil menuntaskan kewajibannya di Leiden pada usia 27 tahun. Setahun setelah lulus dari Leiden, Latuharhary bekerja di dunia peradilan di Surabaya atas perhatian dan rekomendasi seorang dosen akrabnya di Leiden.
Selain giat bekerja, Latuharhary aktif dalam pergerakan nasional dan tergabung dalam Pergerakan Sarekat Ambon. Pemuda yang kelak menjadi gubernur pertama Maluku ini akhirnya membuat Belanda gerah.
Pada saat pemerintah Hindia Belanda menawarkan kenaikan pangkat dengan syarat meninggalkan segala aktivitasnya di pergerakan nasional, dengan tegas Latuharhary menolak.
“Nani pulang ke rumah lalu meminta istrinya membuat nasi kuning untuk syukuran. Ketika sang istri menanyakan tujuan syukuran tersebut, sambil tertawa, Nani menjelaskan bahwa syukuran itu dalam rangka gagal naik jabatan,” tulis IO. Nanulaitta.
Kehidupan pasca kemerdekaan
Genderang kemerdekaan telah ditabuh.
Memasuki 1948, Latuharhary banyak terlibat dalam pemerintahan bersama Kabinet Hatta, terutama dalam urusan-urusan diplomasi internasional. Latuharhary menjadi salah seorang utusan Indonesia menghadiri Sidang Umum PBB di Lace Succes. Selain kerap diandalkan sebagai juru runding internasional, Latuharhary juga dipercaya sebagai gubernur pertama Maluku sejak 19 Agustus 1945.
Amanat pemerintah pusat tentang Pengangkatan Menteri dan Kepala Daerah dijabatnya hingga 1955.
“Selama kepemipinannya sebagai Gubernur Maluku, Mr. Johanes Latuharhary lebih banyak berada di Jakarta, karena keadaan keamanan di Ambon tidak kondusif sehubungan dengan pendaratan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) untuk menumpas RMS di Ambon,” tulis John Pieris dalam Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban.
Setelah menuntaskan jabatannya sebagai gubernur, Latuharhary kembali dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Tingginya integritas dan semangat anti korupsi ini membuat ia semakin dicintai rakyat Maluku. Namun di sisi lain, sebagaimana yang diungkap IO. Nanulaitta, dalam masa sakit parah hingga meninggal pada 8 November 1959, mantan gubernur itu tidak meninggalkan harta sama sekali, bahkan, keluarganya mengalami kesusahan finansial dalam melunasi biaya rumah sakit selama masa perawatan. (Rabi)
