Salam X- Kars
Bondowoso - Radar Besuki
Mutasi dan pelatikan pejabat Pemkab Bondowoso oleh Bupati Bondowoso H. Amin Said Husni,(22/) seperti diberitakan sebelumnya menuai kontraversi. Peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam pelaksanaaan mutasi atau penempatan seseorang dalam posisi tertentu dinilai jauh dari objektivitas. Sejauh ini p eran Baperjakat masih jauh dari harapan dan terkesan kurang optimal, sehingga hampir setiap mutasi yang dilakukan, diiringi dengan kritikan.
Bak bola salju, dengan dilantiknya Hindarto Kepala Dinas Pertanian ke Asisten II Pemkab, membuat salah satu punggawa partai PPP, Imam Thahir meradang. Pelantikan kali ini disebutnya sebagai pelantikan dari pemimpin yang otoriter.
“Mutasi yang dilaksanakan di Pendopo itu bukan berdasarkan pada kepentingan kinerja agar Pemkab Bondowoso lebih baik, tetapi lebih kepada nuansa politis. Indikatornya sangat jelas, asisten II kosong, diambilkan dari Dinas Pertanian, kemudian Dinas Pertanian yang dikosongi,” jelasmya
Anggota DPRD dari PPP ini menegaskan pelantikan yang baru saja digelar nuansa politisnya terlalu tinggi. Karena itu, Thahir menganggap Bupati dan Sekda sudah tidak mampu lagi mengelola pemerintahan dengan lebih baik.“Ini kan hanya karena faktor Hindarto ramai dibicarakan masyarakat dan digadang-gadang agar maju dipilkada. Orientasinya bukan kepada kinerja. Kacau kalau seperti ini,”
Sementara itu Drs H .Samsul Hadi Merdeka, anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menyesalkan proses mutasi atau pergantian yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pertanian karena dinilai jauh dari prosedur.
Berbagai pertanyaanpun bermuculan pascapenetapan Hindarto, Kepala Dinas Pertanian menjadi Asisten. Hal ini karena rekomendasi Baperjakat terhadap siapa-siapa yang pantas untuk menduduki jabatan tertentu tersebut tidak pernah disampaikan kepada publik.Dengan kata lain, usaha Baperjakat mengadakan serangkaian seleksi dalam aturan menjadi sia-sia karena badan ini tidak mempublikasikan hasilnya kepada publik.
“Mutasi yang digelar di pendopo tadi tidak rantap, artinya ada yang diangkat kemudian ada yang kosong, ini ada apa ?. Baperjakat ini kerja apa enggak. Susah kalau Baperjakat ini asal-asalan hanya berdasarkan tendensi kepentingan politis. Kalau seperti ini, hanya kepentingan sepihak, bisa-bisa ga jalan pemerintahan ini,” ketusnya.
Pelantikan yang dilaksanakan harus sesuai dengan keahliannya. “Lho sekarang seperti Kepala Dinas Pertanian dipindah menjadi asisten, ini kajiannya bagaimana ?,” kata mantan Ketua DPRD Bondowoso ini.
Samsul Hadi menuding Sekda harus bertanggungjawab atas semua ini, karena Sekda adalah Ketua Baperjakat. “Kita semua harus tau bagaimana kajiannya. Setiap orang yang dimutasi dan atau promosi harus jelas kajiannya, lalu paparkan ke publik,” tegasnya.
Samsul Hadi melihat pelantikan memutasi Kepala Dinas Pertanian merupakan sebuah pengebirian, bukan berdasarkan faktor kinerja. “Ini lebih karena Kepala Dinas Pertanian yang ramai dibincangkan karena akan maju di bursa Pilkada sebentar lagi. Ini pengebirian lho, pelantikan bukan berdasarkan evaluasi kinerja tapi sangat kental nuansa politisnya,” lanjutnya.
Samsul Hadi meminta Sekda harus bertanggung jawab kepada publik dengan menjelaskan secara gamblang, jangan menghindar dari pertanyaan media. “Kalau seperti ini sikap Sekda lebih parah dari Orde Baru,” pungkasnya
Terpisah, ketua Fraksi PKS, Fathorrasi, mengungkapkan, Pelantikan itu menurutnya, ada persoalan yang bersifat pribadi antara Sekda dengan Kadistan, apalagi setelah diketahui Hindarto diminta oleh masyarakat maju pada Pilkada tahun 2018 mendatang.
"Padahal, Kadistan sudah bekerja maksimal, meski seringkali anggaran distan dipangkas oleh Sekda, tapi bisa membuat para petani terbantu. Dan Hindarto akan pensiun tahun 2016 ini," ujarnya.
Selain itu, Fathorrasi menduga Sekda akan tersaingi, karena dia juga berambisi mau maju di Pilkada mendatang, sehingga ada rasa ketakutan, sehingga mendeportasi Hindarto ke asisten II menggantikan posisi Misnadi yang sudah almarhum,"tegasnya.
Hindarto yang saat ini tengah menjabat Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso,ketika dihubungi Radar Besuki menyampaikan
"Kalau saya kan manut atasan, ini semua kan sudah keputusan atasan, intinya saya sudah ikut prosedur yang ada, siapapun yang mau berkomentar tentang saya, silahkan. Sebagai abdi negara saya siap diposisikan dimana dan kapanpun oleh atsan saya", terangnya.
Sementara mengenai penggatinya di Kadisperta dirinya pasrah kepada Pemkab Bondowoso. Meskipun Hindarto juga menyebut nama salah seorang kepala bidang (Kabid) disperta yang pantas menggantikannya.
"Untuk pengganti, saya serahkan kepada Pemkab. Tapi, sebagai mantan Kadisperta, saya sudah menyiapkan penerus, masyarakat tidak perlu risau akan hal ini. Karena semua kebijakan ada di Bupati dan pasti akan segera ditunjuk untuk Kadisperta yang baru.(Rabi)
